Cara Membuka Lapangan Padel di Indonesia: Panduan Langkah demi Langkah 2026 untuk Investor Asing
24 April 2026
•
Waktu baca 9 menit


Isi
Industri padel Indonesia tumbuh dengan volume 741.000 ton per tahun, dan bagi investor asing yang ingin memasuki sektor olahraga dan gaya hidup, saat ini adalah waktu yang tepat. Memahami cara membuka lapangan padel di Indonesia adalah langkah pertama yang sangat penting, dan prosesnya lebih mudah daripada yang diperkirakan banyak orang.
Panduan ini mencakup setiap langkah praktis, mulai dari memilih struktur hukum yang tepat dan menavigasi sistem perizinan Indonesia 2026, hingga memilih lokasi dan membangun tempat yang tahan lama. Baik rencana tersebut berupa pengadilan butik tunggal di Bali atau kompleks pengadilan multi-unit di Jakarta, jalur regulasinya tetap sama.
Langkah 1: Pilih Badan Hukum yang Tepat
Warga negara asing tidak dapat menjalankan bisnis di Indonesia atas nama pribadi mereka. Badan hukum yang tepat untuk bisnis olahraga milik asing di negara ini adalah PT PMA (Perseroan Terbatas).
enanaman Modal Asing), atau Perseroan Terbatas Milik Asing.
PT PMA dapat dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh asing. Ini adalah struktur standar yang digunakan oleh ribuan investor asing di berbagai industri di Indonesia, termasuk perhotelan, ritel, dan olahraga. Hingga tahun 2024, PT PMA dapat didirikan dalam waktu sekitar empat hingga enam minggu, turun dari beberapa bulan pada tahun-tahun sebelumnya. (Sumber: Layanan Komersial AS Indonesia)
Persyaratan utama PT PMA (2026):
– Minimal dua pemegang saham (bisa individu atau badan hukum)
– Setidaknya satu pemegang saham asing
– Seorang Direktur Utama yang berdomisili di Indonesia
– Direktur asing wajib memperoleh KITAS (izin kerja dan tinggal)
– Nilai investasi minimum sebesar Rp 10 miliar per kode kegiatan usaha (KBLI) per proyek, sesuai dengan PP 28/2025
– Struktur modal disetor harus sesuai dengan rencana investasi dan pengajuan OSS Anda.
(Sumber: Konsultasi LMI)
Langkah 2: Pilih Kode KBLI yang Tepat
Indonesia menggunakan sistem klasifikasi lapangan usaha nasional yang disebut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk mengkategorikan setiap jenis kegiatan usaha. Memilih kode KBLI yang tepat bukan hanya bersifat administratif. Hal ini menentukan lisensi apa yang dibutuhkan, seberapa besar pengawasan regulasi yang berlaku, dan apakah usaha Anda terbuka untuk kepemilikan asing penuh.
Pada tahun 2026, Indonesia beralih ke KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2025, yang secara resmi menggantikan kerangka KBLI 2020 sebelumnya. Semua perusahaan PT PMA baru yang didirikan pada tahun 2026 wajib menggunakan KBLI 2025 sejak hari pertama. Perusahaan yang sudah ada memiliki waktu hingga pertengahan tahun 2026 untuk memperbarui kode etik mereka.
Untuk lapangan padel, klasifikasi yang tepat termasuk dalam KBLI 93114, yang mencakup fasilitas olahraga yang serupa dengan tempat olahraga raket. Padel tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan tersebut, tetapi karakteristiknya cukup sesuai dengan kategori ini sehingga menjadi klasifikasi standar yang digunakan dalam praktiknya. (Sumber: Kantor Hukum SSEK)
Apa arti KBLI 93114 bagi bisnis padel Anda:
– Diklasifikasikan sebagai aktivitas bisnis berisiko rendah
– NIB (Nomor Identifikasi Bisnis) umumnya berfungsi sebagai izin operasional dan komersial Anda.
– Dalam kebanyakan kasus, Sertifikat Standar tidak diperlukan.
– Proses perizinan yang lebih sederhana dibandingkan dengan sektor berisiko menengah atau tinggi.
Tips Praktis: Selalu verifikasi pilihan KBLI Anda dengan konsultan hukum bersertifikat sebelum mengirimkan aplikasi OSS Anda. Memilih kode yang salah di bawah KBLI 2025 dapat mengakibatkan penundaan perizinan, penolakan izin, atau masalah kepatuhan modal yang mahal untuk diatasi. (Sumber: Berita APAC)
Langkah 3: Mendaftar Melalui Sistem OSS
Portal Online Single Submission (OSS) Indonesia adalah platform pusat tempat semua pendaftaran perusahaan, permohonan NIB, dan izin usaha diproses. OSS dikelola oleh Kementerian Penanaman Modal (BKPM) dan merupakan titik masuk wajib bagi setiap PT PMA.
Sistem OSS beroperasi berdasarkan pendekatan risiko, artinya lisensi yang dibutuhkan bisnis Anda ditentukan oleh tingkat risiko aktivitas KBLI yang Anda deklarasikan. Untuk lapangan padel di bawah KBLI 93114 (risiko rendah), NIB berfungsi sebagai lisensi operasi inti. Akses portal resmi di https://oss.go.id/
Dokumen yang biasanya diperlukan untuk pendaftaran OSS:
– Akta pendirian yang dilegalisir notaris (Anggaran Dasar)
– Salinan paspor pemegang saham (masa berlaku minimal 18 bulan)
– Rincian direktur dan komisioner
– Rencana investasi yang dinyatakan sesuai dengan KBLI Anda
– Surat keterangan domisili atau dokumen alamat kantor
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025), yang mulai berlaku pada tahun 2025 dan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2026, OSS kini mensyaratkan konsistensi data yang lebih ketat. Setiap elemen pengajuan Anda, mulai dari tujuan perusahaan hingga struktur modal dan pemilihan KBLI, harus selaras persis di semua dokumen yang diajukan.
Langkah 4: Dapatkan Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) Anda
NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor registrasi usaha terpadu perusahaan Anda. Nomor ini berfungsi sekaligus sebagai bukti pendaftaran perusahaan, nomor izin impor, dan identifikasi bea cukai Anda. Untuk kegiatan berisiko rendah seperti lapangan padel, nomor ini secara efektif berfungsi sebagai izin operasional Anda.
NIB diterbitkan secara otomatis melalui portal OSS setelah dokumen PT PMA Anda diajukan dan diverifikasi. Kesederhanaannya adalah salah satu keuntungan beroperasi di bawah klasifikasi KBLI risiko rendah. (Sumber: Layanan Komersial AS)
Bersamaan dengan NIB, perusahaan wajib memperoleh Nomor Identifikasi Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak. NPWP wajib untuk semua transaksi keuangan, pelaporan pajak, dan permohonan izin di masa mendatang.
Langkah 5: Mendapatkan Izin Bangunan dan Konstruksi
Selain pendaftaran perusahaan, pembukaan lapangan padel di Indonesia memerlukan izin khusus bangunan. Izin ini dikeluarkan di tingkat kecamatan (kabupaten/kota) setempat, yang penting untuk dipahami sebelum memilih lokasi.
Izin pembangunan inti yang dibutuhkan:
– PBG (Persetujuan Bangunan Gedung): Izin Bangunan, yang menggantikan IMB lama. Diperlukan untuk memastikan struktur tersebut sesuai dengan perencanaan tata ruang dan standar teknis bangunan.
– SLF (Sertifikat Laik Fungsi): Sertifikat Fungsi Bangunan, dikeluarkan setelah konstruksi selesai dan diperiksa. Diperlukan sebelum operasi komersial dimulai.
– Persetujuan tata ruang: Memastikan bahwa lokasi yang dipilih ditetapkan untuk penggunaan komersial atau olahraga berdasarkan rencana tata ruang lokal (RDTR).
Penting: Indonesia adalah negara yang terdesentralisasi. Izin dikeluarkan di tingkat distrik, dan peraturan zonasi sangat bervariasi antara Jakarta, Banten, Bali, Bandung, dan daerah lainnya. Memastikan zonasi sebelum menandatangani perjanjian sewa atau pembelian tanah sangat penting.
Catatan tentang zonasi perumahan: Pada awal tahun 2026, beberapa tempat padel di Jakarta Timur dan Selatan menghadapi gugatan masyarakat dan putusan pengadilan yang memerintahkan pencabutan izin setelah dibangun di zona perumahan. Risiko ini sepenuhnya dapat dihindari dengan memilih lokasi yang jelas komersial atau multifungsi. (Sumber: Bintang)
Langkah 6: Memahami Kewajiban Pelaporan LKPM
Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib menyampaikan laporan aktivitas investasi secara berkala melalui sistem LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Laporan ini melacak bagaimana modal perusahaan dialokasikan relatif terhadap rencana investasi yang telah diumumkan.
Berdasarkan GR 28/2025, pelaporan LKPM dipantau lebih ketat. Perusahaan dengan aktivitas modal yang tidak sesuai, data NIB yang sudah kadaluarsa, atau perubahan bisnis yang tidak dilaporkan berpotensi menghadapi penangguhan izin usaha.
Laporan LKPM diserahkan setiap triwulan untuk perusahaan dalam fase realisasi investasi, dan setiap enam bulan setelah bisnis mencapai operasi penuh. Ini adalah tugas kepatuhan rutin dan mudah dikelola dengan dukungan akuntansi atau hukum setempat.
Langkah 7: Membangun Gedung Pengadilan Sesuai Standar Indonesia
Setelah izin diperoleh, perencanaan konstruksi dimulai. Standar teknis untuk lapangan padel di Indonesia sebagian besar mengikuti spesifikasi Federasi Padel Internasional (FIP), yang menjadi acuan sebagian besar kontraktor lokal terkemuka.
Dimensi dan spesifikasi standar lapangan padel:
– Ukuran lapangan: panjang 20 meter x lebar 10 meter
– Dikelilingi oleh dinding kaca (tinggi 3 hingga 4 meter) dan jaring logam
– Permukaan: rumput sintetis buatan (biasanya setebal 10 hingga 12 mm)
– Pencahayaan: minimal 300 hingga 500 lux untuk rekreasi; 800 hingga 1.000 lux untuk kompetisi
Referensi biaya konstruksi (per pengadilan, 2026):
– Struktur dan rangka baja: Rp 250 juta hingga Rp 400 juta
– Permukaan lapangan (rumput sintetis): Rp 100 juta hingga Rp 200 juta
– Panel kaca, pagar, dan penerangan: Rp 100 juta hingga Rp 150 juta
– Pengaturan sistem pemesanan dan operasional: Rp 20 juta hingga Rp 50 juta
– Total per pengadilan: Rp 600 juta hingga Rp 1,6 miliar
Tips Praktis: Bekerja samalah dengan kontraktor yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam membangun lapangan padel dan dapat memberikan referensi kasus. Lapangan yang dibangun dengan rumput berkualitas rendah atau drainase yang tidak memadai akan memakan biaya perbaikan yang mahal dan merusak pengalaman pelanggan sejak awal.
Langkah 8: Siapkan Operasional Sebelum Hari Pembukaan
Konstruksi teknis hanyalah sebagian dari daftar periksa pembukaan. Sebuah tempat bermain padel membutuhkan infrastruktur operasional yang lengkap sebelum menyambut pemain pertamanya.
Daftar periksa operasional sebelum peluncuran:
– Sistem pemesanan lapangan digital (AYO dan Courtside adalah platform dominan di Indonesia)
– Integrasi pembayaran dengan QRIS dan dompet elektronik (lebih disukai oleh 42% Generasi Z dan 43% Generasi Milenial di Indonesia, menurut Populix 2025)
– Staf: pengawas lapangan, resepsionis, dan setidaknya satu pelatih bersertifikat.
– Peraturan rumah, rambu keselamatan, dan jadwal pemeliharaan lapangan
– Rencana kehadiran media sosial dan pembangunan komunitas
Pengalaman pemesanan dan pembayaran digital bukanlah pilihan, melainkan keharusan di pasar padel Indonesia. Para pemain mengharapkan pemesanan secara instan, pembayaran yang lancar, dan menerima konfirmasi digital. Tempat-tempat yang tertinggal di area ini akan kehilangan pemesanan kepada pesaing yang tidak melakukannya.
Garis Waktu Realistis: Dari Keputusan hingga Hari Pembukaan
Bagi investor asing yang mendirikan PT PMA dan membangun gedung pengadilan multi-fungsi, berikut adalah garis waktu realistis dari awal hingga akhir:
| Fase | Lamanya |
|---|---|
| Konsultasi hukum dan pendirian PT PMA | 4 hingga 6 minggu |
| Pendaftaran NIB dan NPWP melalui OSS | 1 hingga 2 minggu |
| Identifikasi lokasi, sewa atau pembelian lahan | 2 hingga 6 minggu |
| Verifikasi zonasi dan aplikasi PBG | 4 hingga 8 minggu |
| Konstruksi (tempat dengan 4 lapangan) | 10 hingga 16 minggu |
| Inspeksi dan persetujuan SLF | 2 hingga 4 minggu |
| Penyiapan operasional dan peluncuran awal. | 2 hingga 4 minggu |
| Perkiraan jangka waktu total | 6 hingga 12 bulan |
Faktor yang paling bervariasi adalah jangka waktu izin pembangunan, yang sangat bergantung pada pemerintah distrik setempat dan apakah lokasi tersebut berada di zona komersial.
Kesalahan Umum yang Dilakukan Investor Asing
Belajar dari kesalahan orang lain adalah salah satu hal paling efisien yang dapat dilakukan oleh seorang investor. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di pasar padel Indonesia:
- Kode KBLI yang salah saat penggabungan: Memilih klasifikasi bisnis yang tidak sesuai akan menunda perizinan dan dapat memerlukan restrukturisasi dokumen perusahaan yang mahal.
- Melewati verifikasi zonasi: Membangun di zona perumahan tanpa izin yang semestinya merupakan risiko hukum terbesar di pasar saat ini.
- Meremehkan kebutuhan operasional: Lapangan tenis tanpa aplikasi pemesanan, staf berpengalaman, dan program komunitas secara konsisten berkinerja lebih rendah dibandingkan dengan pesaing yang dikelola dengan baik.
- Mengabaikan transisi KBLI 2025: Bisnis yang sudah ada dan belum memperbarui kode KBLI mereka ke sistem 2025 hingga pertengahan tahun 2026 berisiko NIB mereka ditandai atau diblokir dalam sistem OSS.
- Membangun di pasar mikro yang sudah jenuh: Jakarta Selatan kini menghadapi persaingan yang signifikan. Banten, Bandung, dan kota-kota sekunder lainnya menawarkan kondisi masuk yang lebih baik.
Baca juga: Bisnis Lapangan Padel di Indonesia: ROI, Biaya, dan Peluang Pasar di Tahun 2026.
Ringkasan: Apa yang Dibutuhkan untuk Membuka Lapangan Padel di Indonesia
Membuka lapangan padel di Indonesia sebagai investor asing merupakan proses yang terdefinisi dengan baik dengan langkah-langkah regulasi yang jelas dan fundamental komersial yang kuat. Jalur perizinannya mudah diakses, permintaannya terbukti, dan model operasionalnya dapat direplikasi di berbagai kota.
Bahan-bahan kuncinya adalah struktur hukum yang tepat (PT PMA), klasifikasi KBLI yang benar (93114), lokasi yang berzona komersial, dan tempat yang kuat secara operasional. Memenuhi keempat elemen ini dengan benar menempatkan setiap investor pada posisi yang kuat untuk berpartisipasi dalam apa yang, menurut setiap metrik, merupakan salah satu pasar investasi olahraga paling menarik di Asia Tenggara saat ini.

Artikel Oleh
Ing. Michal Wasserbauer, Ph.D., CPA (Australia)
Michal adalah seorang wirausahawan terakreditasi CPA Australia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Asia Tenggara. Pendiri Cekindo, yang kini menjadi bagian dari InCorp Group, ia memberikan nasihat hukum kepada perusahaan-perusahaan global tentang masuk pasar, kepatuhan, dan ekspansi di Indonesia, Vietnam, dan Filipina.
Business Hub Asia membantu Anda mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan bisnis Anda di Indonesia & Asia Tenggara.
Konsultasi dengan PakarPertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah warga negara asing dapat sepenuhnya memiliki bisnis lapangan padel di Indonesia?
Ya. Melalui struktur PT PMA, investor asing dapat memiliki 100% atau kepemilikan sebagian dari tempat padel di Indonesia. Sektor fasilitas olahraga di bawah KBLI 93114 terbuka untuk investasi asing berdasarkan Daftar Investasi Positif Indonesia saat ini.
Lisensi apa saja yang dibutuhkan untuk membuka lapangan padel di Indonesia?
Minimalnya, diperlukan NIB (Nomor Identifikasi Bisnis) dari sistem OSS dan PBG (Izin Bangunan). SLF (Sertifikat Fungsi Bangunan) diperlukan sebelum memulai operasi. Tergantung pada lokasi, izin zonasi tambahan mungkin juga diperlukan.
Apa itu KBLI 93114 dan mengapa penting bagi bisnis padel?
KBLI 93114 adalah kode klasifikasi usaha Indonesia untuk fasilitas olahraga raket, dan merupakan klasifikasi standar yang digunakan untuk lapangan padel. Kode ini menetapkan bahwa usaha tersebut berisiko rendah, yang menyederhanakan proses perizinan dan berarti NIB berfungsi sebagai pemberi izin operasi utama.
Berapakah persyaratan modal minimum untuk PT PMA di Indonesia?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, nilai investasi minimum per kegiatan usaha (KBLI) adalah Rp 10 miliar per proyek. Ini mencakup mesin, peralatan, modal kerja, dan biaya proyek, bukan hanya modal ekuitas.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan PT PMA di Indonesia?
Proses pendirian PT PMA sendiri biasanya memakan waktu empat hingga enam minggu sejak tahun 2024, menyusul reformasi berdasarkan Undang-Undang Omnibus. Proses lengkap dari pendirian hingga pembukaan pengadilan memakan waktu enam hingga dua belas bulan tergantung pada jadwal konstruksi dan perizinan.
Apa itu sistem OSS di Indonesia dan bagaimana cara kerjanya?
OSS (Online Single Submission) di https://oss.go.id/ adalah platform digital terpusat Indonesia untuk pendaftaran perusahaan, penerbitan NIB, dan perizinan usaha. Sistem ini beroperasi dengan pendekatan berbasis risiko, artinya persyaratan perizinan Anda dikaitkan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang Anda deklarasikan (kode KBLI).
Apakah tempat bermain padel di Indonesia perlu mengoperasikan aplikasi pemesanan sendiri?
Tidak harus aplikasi mereka sendiri, tetapi integrasi dengan platform yang sudah ada sangat disarankan. AYO dan Courtside adalah aplikasi pemesanan lapangan yang dominan di Indonesia. Pemain mengharapkan pemesanan digital instan dan opsi pembayaran QRIS atau dompet elektronik.
Bali atau Jakarta mana yang lebih baik untuk membuka lapangan padel?
Kedua pasar tersebut memiliki kekuatan komersial yang besar tetapi melayani audiens yang berbeda. Jakarta menawarkan volume dan permintaan korporat yang lebih tinggi. Bali menetapkan harga premium dari wisatawan dan ekspatriat. Investor yang baru memasuki pasar Indonesia mungkin akan lebih mudah menavigasi lingkungan bisnis internasional Bali pada awalnya.
Kesalahan zonasi apa yang harus dihindari oleh investor asing?
Hindari membangun di zona perumahan sama sekali. Awal tahun 2026, beberapa lokasi di Jakarta menghadapi tantangan hukum dari warga dan perintah pengadilan yang mencabut izin pembangunan mereka. Selalu pastikan bahwa lokasi yang dipilih ditetapkan untuk kegiatan komersial atau campuran berdasarkan rencana tata ruang setempat sebelum melanjutkan.
Regulasi apa yang mengatur bisnis padel di Indonesia pada tahun 2026?
Peraturan-peraturan utama meliputi: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) yang mengatur perizinan OSS dan PT PMA, Peraturan KBLI No. 7 Tahun 2025 (KBLI 2025) yang mengatur klasifikasi usaha, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 (diubah dengan No. 49 Tahun 2021) tentang Daftar Investasi Positif, dan peraturan bangunan dalam kerangka PBG/SLF yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
Hubungi Tim Kami
Beri tahu kami bagaimana kami dapat membantu pembentukan atau perluasan perusahaan Anda.
Mulailah Memasuki Pasar Asia Tenggara dengan Percaya Diri
Business Hub Asia siap membantu Anda memahami regulasi di Indonesia, Vietnam, dan Filipina, mulai dari perizinan usaha dan pendaftaran produk hingga manajemen tenaga kerja. Dengan pendekatan yang efisien, akurat, dan berfokus pada bisnis.
Penafian
Konten yang disediakan di situs web ini diterbitkan oleh PT. Bisnis Hub Asia (“Kami", atau "kita") hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang disajikan, kami tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan konten, produk, atau layanan apa pun yang dijelaskan di situs web ini. Segala ketergantungan pada informasi tersebut sepenuhnya merupakan risiko pengguna sendiri.
Kami adalah badan swasta dan independen dan adalah tidak berafiliasi dengan, diizinkan oleh, atau bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kementerian, lembaga, atau perwakilan resmi yang ditunjuk. Situs web ini tidak bukan menyediakan, menawarkan, atau mempromosikan dokumen atau layanan resmi pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada:
Nomor Induk Berusaha (NIB);
Pengembalian atau potongan pajak;
Izin Tinggal atau otorisasi perjalanan elektronik;
Paspor atau dokumen terkait imigrasi lainnya.
Referensi apa pun terhadap layanan tersebut diberikan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau fasilitasi layanan resmi.
Kami berkomitmen untuk memastikan perlindungan data pribadi Anda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data PribadiSegala informasi pribadi yang dikumpulkan melalui situs web ini akan diproses untuk tujuan yang dijelaskan secara jelas dalam [Pernyataan Privasi] kami. Kami tidak menjual atau menyalahgunakan data pribadi dalam keadaan apa pun.
Dengan mengakses dan menggunakan situs web ini, Anda mengakui dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penyangkalan ini. Anda selanjutnya setuju untuk menggunakan situs web ini dan informasi yang diberikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan mengenai Sanggahan ini, silakan hubungi kami melalui saluran yang disediakan di halaman Kontak kami.
Anda Mungkin Juga Menyukai
Tetap terinformasi dengan wawasan, panduan, dan artikel terbaru kami tentang menjalankan bisnis di Asia Tenggara.
Izin Usaha & Lisensi Operasional
PB UMKU OSS: Panduan Investor Asing untuk Perizinan Usaha di Indonesia

Tjhia Edy Tarlesno, SH, LLM. • 22 September 2026
Izin Usaha & Lisensi Operasional
Izin Usaha di Indonesia: Sektor-Sektor yang Hanya Menggunakan OSS Saja Tidak Cukup untuk Mendapatkan Izin Usaha

Tjhia Edy Tarlesno, SH, LLM. • 28 Agustus 2026
Izin Usaha & Lisensi Operasional
Izin Usaha Indonesia Setelah NIB: Apa yang Masih Anda Butuhkan untuk Beroperasi Secara Legal

Fahri Ramanda Putra • 25 Mei 2026