Berinvestasi di Bali: Penutupan KBLI Terbaru dan Langkah yang Harus Diambil Investor Asing Sekarang
4 Maret 2026
•
Waktu baca 8 menit


Isi
Bali terus memikat minat para pengusaha dan investor asing dari berbagai belahan dunia. Namun, bagi Anda yang berencana berinvestasi di Bali pada tahun 2026, lanskap regulasi kini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini dipicu oleh dua surat resmi Gubernur Bali kepada Kementerian Investasi/BKPM yang menargetkan penertiban atas penyalahgunaan izin pendirian PT PMA.
Artikel ini mengulas secara komprehensif pengetatan regulasi di Provinsi Bali: poin-poin permohonan Gubernur, latar belakang penertiban, daftar kode KBLI yang terdampak, serta langkah strategis yang perlu segera diambil oleh investor PT PMA eksisting maupun calon investor baru.
Investasi di Bali pada Tahun 2026: Pasar Menjanjikan yang Harus Dikelola dengan Tepat
Bali tetap menjadi salah satu destinasi investasi asing paling dinamis di Asia Tenggara. Pada tahun 2025 saja, provinsi ini mencatatkan realisasi investasi PMA sebesar Rp25,60 triliun di berbagai sektor unggulan, mulai dari perhotelan dan layanan kesehatan hingga teknologi digital serta makanan dan minuman (F&B). Minat tinggi dari para pemodal global ini sangat berdasar. Namun, tingginya permintaan pasar yang diiringi kemudahan akses pendaftaran justru membuka celah penyalahgunaan. Otoritas Provinsi Bali kini mengambil langkah tegas untuk menutup celah tersebut.
Mengapa Bali Membatasi Aktivitas PT PMA Tertentu?
Provinsi Bali mencatat lonjakan signifikan dalam registrasi penanaman modal asing beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data resmi dalam surat Gubernur Bali kepada Kementerian Investasi pada Januari 2026, tercatat sebanyak 19.262 pelaku usaha PMA didirikan di Bali sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Angka ini mencakup sekitar 40,1% dari total Nomor Induk Berusaha (NIB) PMA yang diterbitkan secara nasional, dengan akumulasi 55.458 proyek terdaftar.
Permasalahan mendasar muncul di balik tingginya statistik tersebut: sebanyak 47,55% dari total proyek tergolong dalam kategori Risiko Rendah. Pada tingkat risiko ini, pelaku usaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mulai beroperasi, tanpa kewajiban memiliki sertifikat standar maupun izin teknis sektoral. Otoritas daerah menemukan bahwa mayoritas pendaftaran tersebut tidak mencerminkan kegiatan operasional riil di lapangan.
Banyak entitas PT PMA memanfaatkan klasifikasi KBLI risiko rendah serta fasilitas alamat kantor virtual (virtual office) semata-mata untuk memperoleh izin tinggal (KITAS) bagi warga negara asing, tanpa melakukan pembelian aset, pembangunan fasilitas, penyerapan tenaga kerja lokal, pemenuhan izin lingkungan, maupun kontribusi riil terhadap perekonomian daerah.
Praktik inilah yang menjadi sasaran utama penertiban dalam kedua surat Gubernur Bali.
Dua Surat Resmi Gubernur Bali kepada Kementerian Investasi/BKPM
Surat 1: Penutupan KBLI 70209 untuk PMA di Bali
Referensi: B.27.000/5753/PM/DPMPTSP Tanggal: 10 Desember 2025
Surat pertama secara khusus menyoroti KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya). Gubernur Bali, Wayan Koster bersurat langsung kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk mengajukan penutupan kode KBLI ini bagi seluruh perusahaan PT PMA di wilayah Bali, disertai argumentasi yuridis dan faktual yang jelas.
Pemerintah provinsi telah mengamati pola yang semakin sulit untuk diabaikan. Investor asing mendaftarkan perusahaan menggunakan KBLI 70209, memperoleh NIB, tetapi tidak melakukan kegiatan usaha apa pun. Tidak ada pembelian lahan, pembangunan fasilitas, ataupun pengajuan izin lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki alamat kantor virtual dan dokumen yang secara kebetulan mempermudah pemiliknya untuk tetap tinggal di Bali. Dengan demikian, NIB lebih berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh izin tinggal daripada sebagai bukti pendaftaran kegiatan usaha.
Di luar ketidaksesuaian yang jelas antara pendaftaran dan kenyataan, Gubernur menunjuk pada tiga konsekuensi nyata bagi Bali. Pertama, perusahaan yang tidak melakukan apa pun tidak menghasilkan apa pun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah, meninggalkan kesenjangan yang dirasakan oleh provinsi tersebut. Kedua, masuknya warga negara asing yang menggunakan jalur ini menambah kepadatan penduduk dengan cara yang tidak dapat diantisipasi atau dikelola oleh perencanaan tata ruang. Ketiga, skema tersebut secara diam-diam menyingkirkan investor yang sah dan pemilik usaha lokal sekaligus menciptakan titik buta bagi pengawasan lingkungan dan lapangan kerja lokal.
Surat tersebut juga mencatat pelanggaran peraturan yang jelas: pendaftaran ini gagal memenuhi nilai investasi minimum sebesar Rp 10 miliar per PT PMA yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 (diubah dengan No. 49 Tahun 2021), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025.
Status Terkini: Kementerian Investasi/BKPM telah secara resmi menyetujui penutupan KBLI 70209 bagi PT PMA baru di wilayah Bali. Hingga saat ini, kode inilah yang telah resmi ditutup di tingkat sistem nasional khusus untuk Provinsi Bali.
Surat 2: Usulan Penutupan KBLI Risiko Rendah, Menengah-Rendah, dan Penggunaan Kantor Virtual
Referensi: B.27.000/642/PM/DPMPTSP Tanggal: 28 Januari 2026
Kurang dari dua bulan berselang, Gubernur Bali melayangkan surat susulan dengan cakupan penertiban yang jauh lebih menyeluruh.
Surat tertanggal 28 Januari 2026 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Ref: KS.01.00/2.S/A.1/2026 dan B.36.100.3.7/2767/KS/B.PEMKESRA). Dalam surat ini, Gubernur meminta penutupan dua klaster perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS):
- Perusahaan-perusahaan PT PMA yang melakukan kegiatan usaha diklasifikasikan sebagai Risiko Rendah atau Risiko Menengah-Rendah di Provinsi Bali.
- Perusahaan PT PMA yang alamat bisnis terdaftarnya adalah kantor virtual di Provinsi Bali.
Sebagai gambaran urgensi masalah, surat tersebut kembali mencantumkan data periode 2021 hingga 2025: Bali mencatat 19.262 pelaku usaha PMA atau setara 40,1% dari total NIB PMA nasional, yang mencakup 55.458 proyek. Dari seluruh proyek tersebut, 47,55% merupakan kegiatan usaha risiko rendah yang hanya memerlukan NIB. Persyaratan perizinan yang sangat minim tanpa verifikasi lapangan inilah yang rentan disalahgunakan.
Surat kedua tersebut mencantumkan sembilan kode KBLI yang paling banyak dimanfaatkan oleh entitas PMA di Bali:
| Kode KBLI | Aktivitas Bisnis |
| 68111 | Properti yang Dimiliki atau Disewa |
| 70209 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya |
| 77311 | Sewa Sepeda Motor Tanpa Opsi Pembelian |
| 77100 | Penyewaan Mobil, Bus, Truk, dan Kendaraan |
| 79121 | Aktivitas Agen Perjalanan |
| 47711 | Perdagangan Ritel Pakaian |
| 47511 | Perdagangan Ritel Tekstil |
| 47249 | Perdagangan Ritel Lainnya di Bidang Makanan |
| 47991 | Perdagangan Ritel Komoditas Pangan dari Produk Pertanian |
Seluruh kode KBLI di atas masuk dalam klasifikasi risiko rendah atau menengah-rendah pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana penerbitan NIB otomatis selesai tanpa verifikasi teknis yang ketat. Kemudahan administratif ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang mencari jalur pintas legalitas.
Tembusan surat tersebut disampaikan kepada 10 instansi pemerintah strategis, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Imigrasi, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Bali. Hal ini menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal kebijakan tersebut.
Status Terkini: Permohonan penutupan delapan kode KBLI lainnya serta pengetatan izin kantor virtual saat ini masih dalam proses penelaahan teknis di Kementerian Investasi/BKPM. Kendati penetapan sistemik nasional tambahan masih berproses, arah kebijakan penertiban di Bali telah berjalan sangat tegas.
Implikasi Regulasi bagi Investor PT PMA di Bali
Kedua surat tersebut merupakan dokumen resmi kedinasan pemerintah, bukan sekadar wacana kebijakan. Investor asing yang berencana maupun sedang menjalankan bisnis di Bali wajib memperhitungkannya sebagai faktor risiko regulasi aktif, baik bagi perusahaan PT PMA yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap permohonan.
Panduan bagi Pemilik PT PMA di Bali
- KBLI 70209 (konsultasi manajemen) sudah ditutup. Jika PT PMA Anda terdaftar di bawah kode ini di Bali, Anda berada dalam kategori risiko tertinggi dan harus segera mencari nasihat hukum mengenai opsi restrukturisasi.
- Jika PT PMA Anda terdaftar di bawah salah satu dari delapan kode KBLI lainnya yang disebutkan dalam surat Januari 2026. Lakukan peninjauan kepatuhan sekarang juga. Meskipun penutupan resmi kode-kode ini masih menunggu persetujuan nasional, DPMPTSP Bali secara aktif memantau kategori-kategori ini.
- Jika alamat bisnis terdaftar Anda adalah kantor virtual di Bali. Alamat kantor virtual menjadi sasaran langsung penertiban surat Januari 2026. Beralih ke alamat kantor fisik yang memiliki izin zonasi komersial sangat disarankan sebelum pembatasan sistemik OSS diterapkan.
- Perusahaan tidak memiliki operasional bisnis rill. Jika entitas Anda tidak memiliki karyawan lokal, tidak ada realisasi modal, dan tidak ada aktivitas usaha yang dapat dibuktikan, risiko pencabutan izin berusaha sangat besar sesuai dasar hukum kedua surat penertiban tersebut.
Panduan bagi Calon Investor yang Merencanakan PT PMA Baru
- Hindari pendaftaran KBLI 70209. Pendaftaran PMA baru untuk kode konsultasi manajemen ini telah sepenuhnya ditutup untuk wilayah Bali.
- Hindari pendaftaran pada delapan KBLI yang terdampak. Kecuali jika bisnis Anda benar-benar dan terbukti beroperasi di sektor tersebut dengan aktivitas ekonomi nyata, kehadiran fisik, lapangan kerja lokal, dan investasi modal.
- Hindari penggunaan alamat kantor virtual. Selagi persetujuan penutupan nasional masih tertunda, mendaftar sebagai kantor virtual hari ini menempatkan perusahaan Anda langsung dalam lingkup permintaan resmi tingkat gubernur untuk pembatasan tingkat OSS (Online Single Submission).
- Susun rencana investasi yang kredibel dan dapat diverifikasi. Hal ini menunjukkan pengeluaran modal, lapangan kerja, dan kehadiran operasional yang nyata di Bali. Inilah yang membedakan PT PMA yang patuh dari struktur yang memicu kedua surat tersebut.
Arah Kebijakan: Kriteria Investasi Asing yang Diinginkan Bali
Kedua surat dinas tersebut mencerminkan komitmen konsisten Pemerintah Provinsi Bali. Bali tidak menutup pintu bagi penanaman modal asing. Sebaliknya, Bali sedang menyeleksi investasi agar memberikan kontribusi nilai tambah riil bagi perekonomian lokal.
Surat-surat tersebut secara eksplisit menyatakan apa yang tidak diinginkan Bali: warga negara asing yang menggunakan struktur PT PMA sebagai instrumen izin tinggal, bersaing di sektor-sektor mikro yang dikhususkan untuk pengusaha lokal Bali, beroperasi tanpa kehadiran fisik, dan tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap pendapatan pajak daerah, lapangan kerja, atau pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, peluang investasi terbuka lebar bagi sektor-sektor produktif bernilai tinggi: perhotelan dan akomodasi, industri teknologi dan layanan digital, sektor kesehatan dan wellness, usaha makanan dan minuman berskala besar, serta proyek-proyek yang mendirikan sarana fisik, menyerap tenaga kerja lokal, dan merealisasikan modal riil di daerah.
Investor asing yang mengarahkan investasinya pada sektor-sektor strategis tersebut akan mendapatkan kepastian berusaha yang jauh lebih baik. Sebaliknya, jalan pintas melalui KBLI risiko rendah dan kantor virtual kini tidak lagi dapat diandalkan.
Siap Berinvestasi di Bali dengan Langkah yang Tepat?
Bali tetap menjadi salah satu destinasi investasi paling prospektif dan menjanjikan di kawasan Asia. Pengetatan regulasi saat ini bukanlah sinyal untuk menghentikan investasi, melainkan momentum untuk memastikan legalitas bisnis Anda dibangun di atas fondasi yang benar sejak awal. Melalui penertiban ini, iklim usaha di Bali akan menjadi jauh lebih sehat, tertib, dan transparan bagi para pelaku bisnis serius.
Memahami regulasi penanaman modal Indonesia, klasifikasi KBLI pada sistem OSS, serta ketentuan khusus di Provinsi Bali menuntut keahlian regulasi yang mendalam. Business Hub Asia telah berpengalaman mendampingi para pemodal asing dalam mendirikan dan mengelola PT PMA di Indonesia, didukung tim konsultan ahli di Bali yang menguasai regulasi nasional maupun daerah.
Baik untuk pendirian PT PMA baru, audit kepatuhan KBLI, restrukturisasi bidang usaha, maupun penyesuaian terhadap kebijakan gubernur terbaru, tim profesional kami siap mendampingi Anda. Hubungi tim Business Hub Asia untuk konsultasi strategis rencana investasi Anda di Bali.

Artikel Oleh
Tjhia Edy Tarlesno, SH, LLM.
Edy adalah COO Business Hub Asia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang hukum, kepatuhan, dan investasi asing, memimpin operasional dan strategi regulasi di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara.
Business Hub Asia membantu Anda mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan bisnis Anda di Indonesia & Asia Tenggara.
Konsultasi dengan PakarPertanyaan yang Sering Diajukan
Kode KBLI apa saja yang dibatasi untuk PT PMA di Bali?
Sembilan kode KBLI spesifik telah disebutkan dalam surat resmi Gubernur dan diblokir dalam sistem OSS untuk pendaftaran PMA baru di Bali: 68111 (real estat), 70209 (konsultasi manajemen), 77311 (penyewaan sepeda motor), 77100 (penyewaan kendaraan), 79121 (agen perjalanan), 47711 (ritel pakaian), 47511 (ritel tekstil), 47249 (ritel makanan), dan 47991 (ritel komoditas pertanian bergerak). Selain sembilan kode ini, semua kategori KBLI berisiko rendah dan berisiko menengah-rendah lainnya juga diblokir untuk pendirian PMA baru di Bali.
Kapan kebijakan pembatasan sistem OSS mulai diterapkan?
Dampak pembatasan sistemik OSS mulai diberlakukan secara efektif sejak Mei 2026. Melalui penyesuaian ini, sistem perizinan berusaha akan secara otomatis menolak permohonan baru untuk kode KBLI yang ditutup, termasuk pembukaan kantor cabang atau perluasan izin dari provinsi lain ke wilayah Provinsi Bali.
Saya sudah memiliki PT PMA di Bali dengan KBLI yang terdampak. Bagaimana status perusahaan saya?
Perusahaan yang telah beroperasi tidak langsung ditutup secara sepihak. Berdasarkan arahan tindak lanjut per Mei 2026, tingkat risiko bergantung pada kepatuhan operasional riil. PT PMA yang memiliki alamat komersial fisik, kegiatan bisnis sah, dan mencatatkan penerimaan aktual berada dalam posisi aman dibandingkan entitas pasif yang sekadar dijadikan sarana izin tinggal. Melakukan evaluasi kepatuhan LKPM merupakan langkah verifikasi awal yang wajib dilakukan.
Apakah investor asing masih bisa mendirikan PT PMA di Bali?
Tentu saja. Klasifikasi KBLI berkategori Risiko Menengah-Tinggi dan Risiko Tinggi tetap terbuka lebar untuk investasi PMA di Bali. Sektor-sektor ini meliputi perhotelan berbintang, restoran berkonsep penuh (full-service), fasilitas layanan kesehatan dan spa kebugaran, pengembangan real estat terpadu, pengembangan perangkat lunak (software development), hingga fasilitas sarana olahraga .
Mengapa kantor virtual tidak lagi diperbolehkan untuk PT PMA di Bali?
Surat Gubernur Bali tertanggal Desember 2025 secara khusus meminta pelarangan penggunaan kantor virtual untuk PT PMA di Bali, dengan alasan penggunaannya sebagai alat akses ke tempat tinggal dan bukan sebagai alamat bisnis yang sebenarnya. Mulai tahun 2026, sistem OSS mensyaratkan alamat komersial nyata dengan zonasi spasial yang benar, dan otoritas lokal melakukan kunjungan lapangan fisik sebelum menerbitkan KKKPR.
Berapakah investasi minimum untuk PT PMA di Bali pada tahun 2026?
Modal disetor minimum adalah Rp 2,5 miliar per perusahaan berdasarkan Peraturan BKPM No. 5/2025. Namun, nilai investasi total per kode KBLI per lokasi proyek harus melebihi Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Kedua ambang batas ini berlaku secara bersamaan dan memiliki tujuan kepatuhan yang berbeda.
Apa itu LKPM dan apakah semua PT PMA di Bali wajib menyampaikannya?
LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib disampaikan secara berkala (triwulanan) melalui sistem OSS. Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025, seluruh PT PMA wajib menyampaikan LKPM. Pelaporan nihil atau realisasi investasi Rp0 selama 4 kuartal berturut-turut akan memicu sanksi administratif dan evaluasi pembatalan izin secara otomatis oleh sistem OSS.
Bisakah PT PMA yang berbasis di Jakarta membuka cabang di Bali dengan KBLI yang dibatasi?
Tidak. Pemblokiran OSS berlaku untuk alamat di provinsi Bali secara menyeluruh, termasuk pendaftaran cabang dan perubahan dari perusahaan yang berbasis di provinsi lain. Penambahan cabang Bali di bawah KBLI yang dibatasi akan diblokir di tingkat sistem.
Persyaratan dokumen apa saja yang wajib dipenuhi oleh PT PMA berisiko Menengah-Tinggi atau Tinggi di Bali?
Pendaftaran KBLI berisiko sedang-tinggi dan tinggi memerlukan dokumen pendukung tambahan sebelum verifikasi OSS dapat diselesaikan. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup penilaian lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL tergantung skala), izin bangunan, lisensi sektoral dari kementerian teknik terkait, dan dalam beberapa kasus persetujuan dari otoritas perencanaan tata ruang setempat. Persyaratan bervariasi sesuai dengan sektor KBLI.
Mengapa Pemerintah Provinsi Bali menerapkan penertiban khusus ini?
Volume penanaman modal asing di Bali memiliki karakteristik unik. Periode 2021 hingga 2025 menunjukkan Bali menyumbang 40,1% dari seluruh NIB PMA nasional dengan 19.262 pelaku usaha. Namun, hampir separuhnya berupa perizinan pasif tanpa investasi fisik. Melalui surat penertiban ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen untuk mengedepankan investasi berkualitas yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat daerah, alih-alih mengejar kuantitas registrasi di atas kertas semata.
Hubungi Tim Kami
Beri tahu kami bagaimana kami dapat membantu pembentukan atau perluasan perusahaan Anda.
Mulailah Memasuki Pasar Asia Tenggara dengan Percaya Diri
Business Hub Asia siap membantu Anda memahami regulasi di Indonesia, Vietnam, dan Filipina, mulai dari perizinan usaha dan pendaftaran produk hingga manajemen tenaga kerja. Dengan pendekatan yang efisien, akurat, dan berfokus pada bisnis.
Penafian
Konten yang disediakan di situs web ini diterbitkan oleh PT. Bisnis Hub Asia (“Kami", atau "kita") hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang disajikan, kami tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan konten, produk, atau layanan apa pun yang dijelaskan di situs web ini. Segala ketergantungan pada informasi tersebut sepenuhnya merupakan risiko pengguna sendiri.
Kami adalah badan swasta dan independen dan adalah tidak berafiliasi dengan, diizinkan oleh, atau bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kementerian, lembaga, atau perwakilan resmi yang ditunjuk. Situs web ini tidak bukan menyediakan, menawarkan, atau mempromosikan dokumen atau layanan resmi pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada:
Nomor Induk Berusaha (NIB);
Pengembalian atau potongan pajak;
Izin Tinggal atau otorisasi perjalanan elektronik;
Paspor atau dokumen terkait imigrasi lainnya.
Referensi apa pun terhadap layanan tersebut diberikan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau fasilitasi layanan resmi.
Kami berkomitmen untuk memastikan perlindungan data pribadi Anda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data PribadiSegala informasi pribadi yang dikumpulkan melalui situs web ini akan diproses untuk tujuan yang dijelaskan secara jelas dalam [Pernyataan Privasi] kami. Kami tidak menjual atau menyalahgunakan data pribadi dalam keadaan apa pun.
Dengan mengakses dan menggunakan situs web ini, Anda mengakui dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penyangkalan ini. Anda selanjutnya setuju untuk menggunakan situs web ini dan informasi yang diberikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan mengenai Sanggahan ini, silakan hubungi kami melalui saluran yang disediakan di halaman Kontak kami.
Anda Mungkin Juga Menyukai
Tetap terinformasi dengan wawasan, panduan, dan artikel terbaru kami tentang menjalankan bisnis di Asia Tenggara.
Pendaftaran Perusahaan, Pajak & Akuntansi
Mengapa Hong Kong Cocok Sebagai Basis Holding Regional bagi Investor Asia Tenggara

Pusat Bisnis Asia • 3 November 2026
Pendaftaran Perusahaan
Pengaturan Pemegang Saham Nominee di Indonesia: Opsi Hukum bagi Investor Asing

Daris Salam • 2 Oktober 2026
Pendaftaran Perusahaan
Mendirikan Perusahaan di Indonesia: Bagaimana PP No. 30/2026 Mempengaruhi Biaya Pendirian Perusahaan Asing

Tjhia Edy Tarlesno, SH, LLM. • 23 September 2026